Propertynbank.com – Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang sangat mulia karena telah memberikan ruang yang besar bagi upaya percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia, dan merupakan instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program ini adalah langkah strategis dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menempatkan sektor perumahan sebagai pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Joko Suranto, usai rapat koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta BP Tapera bersama asosiasi pengembang di Jakarta, Senin (13/4).
Menurut Joko Suranto, pemerintah telah melakukan berbagai langkah percepatan, salah satunya melalui peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit rumah. Namun, di balik peningkatan tersebut, masih terdapat tantangan signifikan dalam penyaluran kredit, terutama yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen MBR yang mengajukan KPR subsidi masih terkendala oleh catatan di SLIK. Permasalahan tersebut umumnya berasal dari pinjaman dengan nilai kecil seperti paylater maupun pinjaman online.
Isu ini, lanjutnya, telah mengemuka dalam satu setengah tahun terakhir. REI sendiri telah mengangkat persoalan tersebut sejak 2024 sebagai respons atas banyaknya laporan dari anggota di daerah.
Berbagai upaya pun telah dilakukan, termasuk pembahasan intensif dengan jajaran dewan komisioner OJK periode sebelumnya. Namun, saat itu belum ada keputusan konkret yang dihasilkan. Joko bahkan sempat mengenang pengalaman unik saat mengikuti salah satu rapat, di mana dirinya sempat terjebak di dalam lift selama 15 menit sebelum akhirnya kembali berfungsi.
Terobosan baru akhirnya muncul di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Dalam waktu relatif singkat, kebijakan strategis terkait SLIK berhasil dirumuskan dan segera akan dituangkan dalam aturan teknis.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait, disepakati bahwa ambang batas SLIK ditetapkan di atas Rp1 juta. Artinya, catatan pinjaman seperti paylater atau pinjaman online dengan nilai di bawah Rp1 juta tidak lagi menjadi penghambat utama dalam pengajuan kredit perumahan.
Kebijakan ini menjadi solusi konkret atas persoalan klasik yang selama ini membatasi akses MBR terhadap pembiayaan rumah bersubsidi.
Tak hanya itu, OJK juga menetapkan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Aturan ini akan mulai diberlakukan pada akhir Juni 2026.
OJK juga menegaskan bahwa data SLIK bukan satu-satunya faktor penentu dalam persetujuan kredit, melainkan hanya sebagai salah satu referensi dalam analisis perbankan. Selain itu, akses data SLIK juga akan diberikan kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku guna memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan.
REI pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut. Joko Suranto menyebut kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah dalam mendorong percepatan program 3 juta rumah.
Ia juga mengapresiasi respons cepat OJK dan Kementerian PKP dalam menyelesaikan persoalan yang telah lama menjadi kendala di lapangan.
“Kebijakan ini akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terhambat SLIK untuk mendapatkan rumah subsidi melalui FLPP. Ini juga memberi optimisme bahwa target 350 ribu unit dapat tercapai,” ujarnya.
Komitmen REI
Lebih lanjut Joko Suranto menegaskan komitmen REI untuk terus mendukung terciptanya industri properti yang sehat, didukung oleh perbankan yang kuat, konsumen yang kredibel, serta pengembang profesional yang menghadirkan hunian berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, Friderica Widyasari Dewi juga menegaskan dukungan OJK terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa OJK bersama Kementerian PKP, BP Tapera, asosiasi pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program 3 Juta Rumah.
Satgas ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.
Joko Suranto menilai pembentukan satgas ini sebagai langkah tepat untuk memastikan berbagai hambatan tidak berlarut-larut. Dengan koordinasi yang lebih solid, diharapkan kinerja industri keuangan dan sektor properti dapat tumbuh seiring.
“Ini sinergi yang sangat baik. Kita harus jaga bersama agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
The post REI Apresiasi Ketua Komisioner OJK : Baru Sebulan Menjabat Tuntaskan Kendala SLIK appeared first on Property & Bank.