Propertynbank.com – Pemerintah mulai mempercepat transformasi kebijakan perumahan rakyat dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah hingga pengembangan hunian vertikal subsidi di kawasan perkotaan padat. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam agenda tersebut.
Terkait dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Purwakarta, Bupati Majalengka, Wali Kota Depok, dan Bupati Sumedang dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Pertemuan ini membahas percepatan implementasi program bedah rumah dan pengembangan rumah susun subsidi sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Bedah Rumah Jadi Langkah Awal
Menteri PKP menyampaikan bahwa peluncuran program bedah rumah skala besar di Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2026 di Kabupaten Bandung. Program ini diharapkan menjadi pengungkit peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Renovasi rumah tidak layak huni menjadi intervensi awal yang penting sebelum masyarakat masuk ke sistem pembiayaan perumahan yang lebih formal,” ujarnya. Program tersebut juga diproyeksikan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan backlog kualitas hunian yang masih menjadi tantangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Hunian Vertikal Mulai Didorong
Selain program renovasi rumah, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan rumah susun subsidi. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan hunian di kawasan Meikarta yang dinilai memiliki kesiapan infrastruktur pendukung.
Lokasi yang dekat dengan pusat pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta transportasi menjadi pertimbangan utama dalam optimalisasi hunian vertikal bagi masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan rumah susun di Depok dengan dukungan lahan seluas 45 hektare milik pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Kawasan tersebut dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan hunian di wilayah penyangga Jakarta yang semakin padat.
Menteri Ara menilai langkah ini sebagai perubahan signifikan, mengingat dalam lima tahun terakhir realisasi pembiayaan rusun subsidi masih sangat terbatas. Tahun ini pemerintah menargetkan percepatan yang lebih agresif melalui dukungan kebijakan baru.
Digitalisasi Akses Bantuan Hunian
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kendala klasik dalam program bantuan rumah tidak layak huni, yakni proses pengajuan yang panjang dan berjenjang.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PKP akan meluncurkan aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan bantuan bedah rumah secara langsung.
“Melalui sistem ini, pengajuan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilik rumah, tetapi juga masyarakat umum, tokoh komunitas, hingga penggiat media sosial yang menemukan kondisi rumah tidak layak huni di lapangan,” ujar Gubernur yang akrab dengan sapaan KDM.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan membentuk antrean berbasis usulan langsung masyarakat sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Regulasi Baru Rusun Subsidi Disiapkan
Di sisi kebijakan, pemerintah juga tengah menyusun sejumlah regulasi baru untuk mempercepat pembangunan rumah susun subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa skema baru mencakup penyesuaian harga jual tertinggi berdasarkan indeks kemahalan konstruksi.
Selain itu, ukuran unit rusun akan dibuat lebih fleksibel hingga 45 meter persegi, tenor pembiayaan diperpanjang dari 20 menjadi 30 tahun, serta tambahan subsidi awal sekitar Rp4 juta guna meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli sekaligus mempercepat realisasi pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Melalui integrasi program bedah rumah, digitalisasi layanan, serta reformasi kebijakan rusun subsidi, pemerintah menargetkan terbentuknya ekosistem perumahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tekanan urbanisasi tinggi seperti Jawa Barat.
The post Program Bedah Rumah Jabar Siap Diluncurkan, KDM Soroti Kendala Klasik appeared first on Property & Bank.