Propertynbank.com – Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP 2026) tahun 2026. Hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran baru mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit.
Dengan waktu efektif sekitar tiga bulan menuju akhir tahun, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah percepatan, termasuk akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026.
Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi dan percepatan penyaluran rumah subsidi 2026 yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Senin (21/9).
Rapat dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta jajaran terkait. Evaluasi difokuskan pada strategi meningkatkan realisasi FLPP sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam penyaluran rumah subsidi.
Maruarar menekankan pentingnya evaluasi internal dan pembenahan kinerja BP Tapera untuk mendukung percepatan penyaluran hingga akhir tahun. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Maruarar.
Menurutnya, percepatan penyaluran tidak hanya membutuhkan koordinasi, tetapi juga terobosan dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Karena itu, BP Tapera didorong untuk memperkuat kinerja sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembiayaan perumahan.
Perluas Pilihan Rumah Subsidi Untuk FLPP 2026
Menindaklanjuti arahan tersebut, BP Tapera terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang dan perbankan penyalur FLPP.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, salah satu strategi yang dilakukan adalah memperluas pilihan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya rumah tapak, pemerintah juga mendorong pengembangan rumah susun subsidi.
Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui tindak lanjut Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 mengenai rumah susun subsidi.
BP Tapera telah mengundang pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). Dengan semakin banyaknya produk yang tersedia, masyarakat diharapkan memiliki alternatif hunian subsidi yang lebih beragam.
“Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang,” kata Heru.
Perluasan pilihan hunian ini menjadi bagian dari strategi BP Tapera untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi kelompok MBR yang membutuhkan alternatif hunian di kawasan perkotaan.
Siapkan 71.000 Unit untuk Akad Massal
Selain memperluas pasokan hunian, BP Tapera juga menyiapkan agenda akad massal sebagai salah satu instrumen percepatan realisasi FLPP.
Sekitar 71.000 unit rumah subsidi ditargetkan mengikuti akad massal pada Desember 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Jawa Timur dan akan mencakup rumah tapak maupun rumah susun subsidi.
Heru mengatakan, agenda akad massal tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap realisasi penyaluran FLPP pada penghujung tahun.
“Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelasnya.
Dengan realisasi 154.034 unit hingga 21 September, masih terdapat sekitar 195.966 unit yang harus disalurkan untuk mencapai target 350.000 unit FLPP tahun ini.
Karena itu, percepatan tidak hanya mengandalkan kegiatan akad massal, tetapi juga membutuhkan penguatan koordinasi antara BP Tapera, pengembang, perbankan penyalur, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah juga terus mendorong agar ketersediaan rumah subsidi sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Perluasan produk rumah susun menjadi salah satu upaya untuk menambah pilihan hunian, khususnya bagi MBR yang membutuhkan akses terhadap hunian terjangkau di wilayah perkotaan.
Melalui evaluasi berkala, pembenahan internal, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan kolaborasi dengan pengembang dan perbankan, BP Tapera menargetkan penyaluran FLPP dapat terus meningkat hingga akhir 2026.
Agenda percepatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan dan kepemilikan hunian yang layak serta terjangkau.
The post FLPP 2026 Baru Tersalur 44 Persen, Maruarar Sirait Minta BP Tapera Benahi SDM appeared first on Property & Bank.