Propertynbank.com – Nun, berjarak abad, ada kisah tua tentang Umar bin Khattab, Khalifah Kedua dalam sejarah Islam. Pada suatu malam, Umar mendengar tangis anak-anak yang kelaparan. Sang khalifah tidak memerintahkan rapat. Tidak membentuk tim. Umar memanggul sendiri karung gandum di pundaknya, lalu berjalan menembus gelap menuju rumah rakyat.
Kamis, 26 Maret 2026, di Senen, Jakarta, imaji saya, dibayang-bayang kisah itu.
Presiden datang diam-diam. Baju biru. Topi krem. Mobil biasa. Tanpa iring-iringan panjang. Mau seperti penyamaran.
Tetapi durasi penyamaran itu tak bertahan lama.
“Bapak kok tahu ke sini?” teriak seorang ibu.
Dalam hitungan detik lorong sempit di bantaran rel berubah menjadi riuh. Emak-emak menggendong balita. Anak-anak berlari. Warga mengangkat telepon genggam. Presiden menunduk melewati pintu rumah tripleks yang nyaris roboh. Tepat ketika kereta melintas dan dinding rumah bergetar, Presiden bertanya:
“Kalau dibangunkan rumah di sini, mau?”
“Mau, Pak!”
Jawabannya serempak. Cepat. Secepat suara rakyat yang terlalu lama ditahan.
Penyamaran Presiden boleh gagal. Tetapi misi perumahan rakyat untuk tiga juta rumah jangan gagal. Itu-lah sikap opini ini.
Kiranya, begitulah tesis pokok yang terbit dari pendadakan Presiden ke Senen. Rumah rakyat di bantaran rel bukan lagi program biasa. Ini keadaan darurat masalah kesejahteraan sosial. Anak-anak tidur beberapa meter dari rel. Ibu-ibu mandi di MCK yang tak layak. Ayah-ayah berangkat kerja dari rumah yang bergetar setiap kali kereta lewat.
Karena itu, sesudah blusukan, Presiden bergerak seperti QRA—Quick Reaction Alert. Dalam dunia militer, itu perintah bergerak seketika ketika ancaman datang. Dalam dunia kesehatan, namanya CITO.
Kini, setelah QRA Presiden, bola ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dannPraaarana Pemukiman.
Di sinilah pentingnya peran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: merapikan, menyatukan, dan mengorkestrasi seluruh kehendak Presiden menjadi satu gerakan utuh. Koordinasi sampai jadi.
Presiden telah memberi beleids CITO: perintah politik yang jelas bahwa rumah rakyat harus ditangani segera. Tetapi perintah Presiden tidak boleh berhenti sebagai headline. Namun harus diterjemahkan menjadi kebijakan, pelaksanaan, kepatuhan, dan pengawasan.
Karena itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan kita sokong. Yang harus memimpin empat hal sekaligus.
Pertama, perumusan kebijakan. Menko harus memastikan seluruh kementerian dan lembaga bergerak dengan satu peta jalan yang sama: siapa melakukan apa, dengan dasar hukum apa, menggunakan tanah yang mana, dan kapan dimulai.
Kedua, pelaksanaan. Menko harus memastikan Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, PT KAI, Perumnas, pemerintah daerah, dan seluruh BUMN terkait tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga, kepatuhan, kepatuhan, kepatuhan. Jangan ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau BUMN yang menahan proses dengan alasan prosedur, ego sektoral, atau ketakutan administratif. Bila Presiden sudah memutuskan bahwa rumah rakyat adalah keadaan darurat sosial, maka seluruh birokrasi harus patuh pada arah itu.
Keempat, pengawasan. Menko harus memegang papan kontrol: kapan lahan dibuka, kapan desain selesai, kapan fondasi dicor, kapan warga direlokasi, dan kapan kunci diserahkan. Setiap minggu harus ada evaluasi. Setiap hambatan harus langsung dipotong.
Menko perlu memastikan urusan ini tidak tenggelam lagi ke meja-meja birokrasi. Maka dan maka koordinasi via Menko itu penting, dan wajib, sudah ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) a.k.a regulasinya. Hasil koordinasi adalah: kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi sampai jadi.
Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute pernah mengingatkan,
“Soal perumahan perkotaan bukan terutama krisis tanah, tetapi koordinasi dan keberpihakan. Negara punya lahan, punya anggaran, punya institusi. Yang sering tidak ada adalah orkestrasi.”
Kalimat itu tepat untuk Senen. Sebab sesungguhnya semua unsur sudah ada: tanah, institusi, anggaran, dan kehendak Presiden. Yang dibutuhkan sekarang adalah satu dirigen yang memastikan seluruh orkestra bergerak serempak.
Dan dirigen itu adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Awal April 2026 harus sudah ada langkah besar. Panggil semua kementerian dan lembaga: Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, PT KAI, Perumnas, Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Pusat, bahkan PLN dan PAM.
Kementerian Sosial penting agar relokasi dan perpindahan warga tidak sekadar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi memastikan keluarga miskin kota tetap terlindungi, tetap mendapat bantuan sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Kesehatan, dan tak kehilangan akses atas kelangsungan hidup.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga harus hadir. Sebab rumah susun bukan hanya urusan bangunan, tetapi urusan keluarga: anak-anak, ibu hamil, lansia, ruang bermain, pendidikan, kesehatan, dan bagaimana keluarga tetap bertumbuh di hunian yang manusiawi.
Negara juga harus menyiapkan pendamping sosial. Jangan biarkan warga dipindahkan begitu saja ke tower rumah susun baru, lalu dibiarkan bingung hidup di ruang vertikal. Banyak keluarga yang puluhan tahun hidup di kampung horizontal akan membutuhkan pendampingan untuk beradaptasi.
Harus ada pendamping pengelolaan dan penghunian rumah susun: bagaimana membayar sewa yang terjangkau, menjaga kebersihan, mengelola sampah, memakai lift, merawat fasilitas bersama, hingga membangun rasa bertetangga di kampung vertikal baru.
Rumah susun rakyat tidak boleh berhenti sebagai proyek beton. Rumah susun harus menjadi komunitas baru yang hidup.
Jangan lagi bekerja berurutan. Semua harus bergerak paralel: CITO.
Pemda segera menetapkan kawasan kumuh.
Kementerian ATR/BPN segera memastikan status dan batas tanah.
PT KAI segera membuka pemanfaatan aset.
Perumnas dan Kementerian PKP segera menyiapkan desain dan konstruksi.
Kementerian Keuangan segera memberi skema pembiayaan.
Tak perlu kejutan, awal April cukup untuk melahirkan satu keputusan Presiden yang paripurna dan tegas: siapa mengerjakan apa, di mana, dan kapan dimulai.
Sebab masalah terbesar Jakarta bukan tidak ada tanah. Masalahnya, terlalu banyak tanah negara dan aset BUMN yang tidur, sementara rakyat tetap tidur di pinggir rel.
Aset PT KAI, Perumnas, dan tanah barang milik negara/ daerah di sekitar stasiun harus dibuka untuk rumah susun sewa rakyat. Bukan apartemen spekulan. Bukan menara mewah. Tetapi rumah untuk buruh, guru, pedagang, pekerja stasiun, keluarga muda, dan generasi Z.
Pertanyaan teknis memang ada. Siapa pelaksana? Bagaimana alas hak tanah? Bagaimana relokasi sementara? Tetapi kebutuhan segera rakyat harus menjadi norma utama yang mengalahkan semua keraguan teknokratis.
Negara tak boleh lagi kalah oleh kebiasaan rapat yang terlalu panjang. Sebab rakyat tidak tinggal di ruang rapat. Rakyat tinggal di rumah sempit yang bergetar setiap kali kereta lewat.
Maka efek April ini harus menjadi awal. Pesan penyamaran Presiden ke Senen sesungguhnya sangat jelas: Program Tiga Juta Rumah tidak boleh gagal.
Bukan awal rapat baru. Bukan awal studi baru. Tetapi awal fondasi pertama dicor.
Bayangkan bila akhir 2027, di tempat yang hari ini penuh seng, kabel kusut, dan rumah reyot, berdiri rumah susun sederhana dekat stasiun.
Kereta masih melintas. Tetapi tak lagi membuat dinding rumah bergetar.
Dan seorang ibu yang dulu berteriak, “Bapak kok tahu ke sini?” akan memandang dari balkon rumah barunya, lalu berkata:
“Penyamaran itu memang gagal. Tetapi syukurlah, negara akhirnya tidak gagal membangun rumah untuk kami.” Agar rakyat tersenyum di hunian yang layak.
Tabik.
Penulis : Adv. Muhammad Joni, SH.MH., Sekretaris Dewan Pakar The Housing and Urban Development (HUD) Institute
The post Dari Penyamaran Presiden ke Senen: Koordinasi! Tiga Juta Rumah Tak Boleh Gagal appeared first on Property & Bank.