Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat perannya dalam mendorong percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Memasuki tahun 2026, BP Tapera fokus pada perluasan akses pembiayaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas hunian agar program perumahan pemerintah semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sepanjang 2025, BP Tapera mencatatkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 278.868 unit rumah. Secara akumulatif, dana subsidi perumahan yang dikelola sejak 2010 hingga awal 2026 mencapai Rp185,87 triliun. Capaian tersebut mempertegas posisi BP Tapera sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran rumah subsidi tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem perumahan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, bank penyalur, pengembang, asosiasi perumahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi kunci dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Memasuki 2026, BP Tapera juga meningkatkan alokasi pembiayaan FLPP bagi pekerja sektor informal menjadi 15 persen per bank, dari sebelumnya 10 persen. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas pemerataan akses pembiayaan rumah bagi pekerja non-formal yang selama ini menghadapi tantangan dalam mengakses kredit perumahan.
Selain memperluas akses, BP Tapera menaruh perhatian pada kualitas hunian. Melalui bimbingan teknis dan pemantauan rutin, rumah subsidi yang dibangun diharapkan tidak hanya terjangkau secara finansial, tetapi juga memenuhi standar keterhunian dan kualitas bangunan yang layak.
Dalam diskusi bertema “Peluang dan Tantangan Industri Properti 2026”, yang digelar di The Hub Sinarmas Land, Kuningan, Jakarta, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya integrasi data perumahan agar pemerintah dapat memantau kondisi hunian secara akurat. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan aspek ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) harus dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, dan bank penyalur sangat diperlukan untuk mencapai target penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi pada 2026.
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Kreshnariza Harahap, menyoroti pentingnya pengembangan rumah susun bersubsidi sebagai solusi atas tingginya urbanisasi di wilayah perkotaan. Dukungan dari kalangan pengembang juga dinilai krusial, terutama dalam memperkuat sosialisasi program agar semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, badan ini optimistis program rumah subsidi di 2026 dapat menjangkau lebih luas masyarakat, sekaligus menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan perumahan nasional.
BP Tapera Raih Penghargaan Anugerah Forwapera 2026
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BP Tapera juga menerima penghargaan pada ajang Anugerah Forwapera 2026. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat periode 2010–2011, Suharso Monoarfa, kepada Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma.
BP Tapera dinobatkan sebagai Garda Terdepan Realisasi Rumah Subsidi setelah dewan juri yang terdiri dari wartawan senior media arus utama bidang properti menilai sejumlah indikator kinerja utama, termasuk rekor penyaluran FLPP sepanjang 2025.
Suharso menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan dan berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat. Ia menekankan bahwa persoalan perumahan merupakan tanggung jawab bersama dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
The post BP Tapera Perluas Akses Pembiayaan Rumah Subsidi di 2026 appeared first on Property & Bank.