Propertynbank.com – Pemerintah terus memperkuat langkah percepatan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sinergi lintas sektor. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan) yang digelar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, dan melibatkan pengembang, perbankan, serta asosiasi perumahan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, hingga 29 Oktober 2025, penyaluran FLPP nasional telah mencapai 208.716 unit atau 59,63% dari target 350.000 unit. Jawa Barat menempati posisi teratas dengan total pembiayaan 181.471 unit sejak 2022 hingga 2025.
“Jawa Barat masih menjadi lokomotif utama penyaluran FLPP nasional berkat tingginya aktivitas ekonomi dan permintaan rumah dari MBR serta sektor industri di wilayah penyangga Jabodetabek,” ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (31/10).
Tahun 2025, Jawa Barat menyalurkan 47.206 unit (22,62%), sementara Kabupaten Cirebon berkontribusi 3.930 unit, menempati peringkat keempat tertinggi di provinsi. BP Tapera juga menambah bank penyalur baru seperti Bank Nobu, BCA, dan Artha Graha, serta memperkuat kerja sama data analytics bersama OJK untuk mempercepat realisasi target nasional.
Baca Juga : Pertumbuhan Bisnis Sehat Dorong Kinerja Positif BCA Sepanjang 2025
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengajak seluruh pelaku ekosistem perumahan untuk memanfaatkan program KUR dan FLPP. “Mari kita gunakan kesempatan ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni. Semua pihak, pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan harus bergerak bersama,” ujarnya.
Menteri Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah menyiapkan kuota FLPP terbesar sepanjang sejarah, yakni 350.000 unit rumah pada 2025, naik dari 220.000 unit tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah memperkuat kebijakan pro-rakyat melalui BPHTB gratis sebesar 5% dari harga rumah subsidi, Retribusi PBG gratis oleh pemerintah daerah dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk rumah di bawah Rp2 miliar (Januari–Juni 2025) dan 50% (Juli–Desember 2025).
“Pemerintah juga memangkas waktu izin PBG dari 45 hari menjadi hanya hitungan menit jika dokumen lengkap. Misalnya, Pemkab Subang hanya 16 menit 30 detik, dan Gianyar 14 menit,” jelas Maruarar.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil. “Rumah bukan hanya untuk yang bergaji tetap, tapi juga bagi mereka yang belum memiliki penghasilan stabil,” tegasnya.
Kunjungan ke D’Nirwana Harmoni
Usai acara sosialisasi, rombongan Menteri PKP meninjau Perumahan D’Nirwana Harmoni di Kabupaten Cirebon, proyek subsidi yang dikembangkan Himperra. Maruarar mengapresiasi pengembang yang berhasil menghadirkan hunian layak dan tertata.
Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Serap Jutaan Tenaga Kerja
“Terima kasih kepada Pak Yudo dan Himperra yang telah berkontribusi menghadirkan rumah berkualitas bagi masyarakat Cirebon,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BP Tapera, dan industri perumahan. Dengan peran Jawa Barat sebagai lokomotif nasional FLPP, pemerintah optimistis target 3 juta rumah dapat tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
The post Dorong Program 3 Juta Rumah, Jawa Barat Jadi Lokomotif Nasional Penyaluran FLPP appeared first on Property & Bank.